Domain Indonesia

29 Maret 2014: Seiring dengan meningkatnya pendaftaran Domain Indonesia yang berbeda dengan nama perusahaan pendaftar, kami melakukan standarisasi Surat Keterangan mengenai keterkaitan nama domain dengan perusahaan/alasan penggunaan nama domain tersebut.

Template Surat Keterangan dapat diunduh pada link berikut ini: Format Surat Keterangan.

Apabila Surat Keterangan yang diterima masih menggunakan template yang secara esensi isi berbeda, maka Tim Validasi akan melakukan penolakan terhadap pendaftaran nama domain yang didaftarkan pelanggan.

Mulai tanggal 15 April 2015, DeDoHo menutup layanan registrasi domain desa.id karena akan dikelola langsung oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Untuk domain yang saat ini sudah berada di DeDoHo, maka tetap dapat dilakukan manage domain sampai dengan nanti domain akan ditarik oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Perubahan persyaratan pendaftaran domain Indonesia mulai tanggal 23 Oktober 2015:

• SIM/Passpor/KITAS/KITAP tidak dapat dipergunakan lagi untuk memenuhi persyaratan pendaftaran domain Indonesia.
• Pada domain .CO.ID, Surat keterangan mengenai keterkaitan nama domain tidak lagi diperlukan.
• Pada domain .AC.ID, Surat kuasa dari Pimpinan Lembaga apabila KTP terlampir bukan KTP Pimpinan Lembaga tidak perlu dilampirkan.
• Pada domain .SCH.ID, Surat kuasa dari Kepala Sekolah apabila KTP terlampir bukan KTP Kepala Sekolah tidak perlu dilampirkan.
  Bila membutuhkan contoh format surat permohonan domain, dapat didownload disini.
• Pada domain .OR.ID, SK mengenai susunan pengurus organisasi/lembaga tidak dapat lagi dipergunakan.
• Pada domain .BIZ.ID, tidak lagi memerlukan dokumen persyaratan NPWP (Pribadi/Perusahaan).

Mulai tanggal 8 Maret 2017, PANDI melakukan update untuk kebijakan terkait SIUP/TDP yang telah habis masa berlakunya, agar tetap dapat dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran ekstensi domain co.id.

Dasar hukumnya:

• Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2017 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
• Pasal 9 A Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2017 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Kedua Peraturan Menteri Perdagangan RI tersebut menyatakan bahwa SIUP dan/atau TDP dapat berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya, tanpa ada batas masa berlakunya.

Bagi klien DeDoHo pemilik domain .co.id yang sebelumnya ditolak pengajuan verifikasinya karena SIUP/TDP yang dilampirkan sudah tidak berlaku, dapat mengirimkan tiket dari halaman member ke bagian support kami dengan menginformasikan nama domainnya, sehingga dapat kami tindak lanjuti agar dapat diproses ulang aktifasinya oleh pihak Registrar.

Berdasarkan aturan kebijakan terbaru dari PANDI, mulai 18 September 2019 pendaftaran domain MY.ID dan BIZ.ID tidak lagi memerlukan dokumen persyaratan:

• Sebagai gantinya diberlakukan verifikasi email registrant seperti halnya yang berlaku pada gTLD, verifikasi akan dilakukan dengan mengirimkan email langsung pada Registrant dimana Registrant harus mengklik link yang tertera dalam email tersebut.
• Sesuai dengan standar umum yang berlaku pada domain gTLD, apabila Registrant tidak melakukan verifikasi email hingga 15 hari setelah domain aktif maka domain akan disuspend. Domain akan diunsuspend kembali apabila email Registrant telah dapat terverifikasi.
• Pada saat proses verifikasi Registrant akan diminta untuk memasukkan nomor seluler untuk keperluan verifikasi tambahan apabila suatu saat dibutuhkan.